Taipei, 8 Agu. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen), Jumat (8/8) memutuskan untuk membentuk sebuah panitia ad hoc yang bertugas merevisi Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan), berdasarkan kesepakatan yang dicapai partai penguasa dan oposisi.
Panitia Amandemen Konstitusi akan terdiri dari 19 legislator dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT), 17 dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, dan tiga dari oposan lainnya, Partai Rakyat Taiwan (TPP), sesuai proporsi kursi mereka di Parlemen.
Pembentukan panitia ad hoc ini dilakukan setelah TPP dan KMT baru-baru ini bekerja sama mengajukan amandemen terhadap Pasal Tambahan Konstitusi Republik Tiongkok untuk menghapuskan Yuan Kontrol.
Kedua partai oposisi menuduh bahwa badan pengawas pemerintah tersebut selama ini bertindak memihak DPP.
Pada 13 Juni, legislator sekaligus Ketua TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan bahwa amandemen konstitusi untuk menghapuskan Yuan Kontrol dan memindahkan kewenangan pemakzulan presiden ke Parlemen telah mendapat dukungan yang cukup untuk dilanjutkan.
Di akun Facebook-nya, Huang menulis bahwa amandemen konstitusi yang diajukan telah ditandatangani lebih dari 29 legislator, ambang batas yang diwajibkan secara hukum. Dalam unggahan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada KMT atas dukungannya terhadap rancangan undang-undang itu.
Namun, berdasarkan aturan di Parlemen, Panitia Amandemen Konstitusi adalah bagian penting dari proses tinjauan amandemen konstitusi.
Oleh karena itu, Huang kemudian mengusulkan pembentukan panitia tersebut dalam masa jabatan legislatif saat ini.
Ketua Parlemen Han Kuo-yu (韓國瑜) pada Jumat mengatakan anggota panitia akan menggelar rapat pleno pertama di Yuan Legislatif ke-11 pada 25 Agustus.
(Oleh Kuo Chien-shen, Ko Lin, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF