Taipei, 6 Agu. (CNA) Sejumlah LSM hari Rabu (6/8) meminta pemerintah memperkuat penyebaran informasi antipenipuan dalam berbagai bahasa, serta membangun mekanisme pelaporan dan pengaduan terkait yang ramah bagi pekerja migran dan imigran baru seiring jumlah mereka di Taiwan telah melebihi 1,45 juta orang.
Hal ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Yuan Legislatif seiringan dengan pengumuman survei oleh TransAsia Sisters Association, Taiwan (TASAT) yang menemukan 15,6 persen pekerja migran dan imigran baru pernah menjadi korban penipuan uang, sementara 14,8 persen lainnya "Hampir tertipu".
Legislator Kuomintang (KMT) Wang Yu-min (王育敏) mengatakan bahwa enggannya para pekerja migran untuk mencari bantuan dari pihak berwenang setelah menjadi korban penipuan menunjukkan bahwa pemerintah belum berbuat cukup.
Sebagai contoh, Wang mencatat bahwa saluran bantuan antipenipuan 165 hanya beroperasi dalam bahasa Mandarin, yang ia sebut "Sangat tidak ramah". Ia mendesak pemerintah membentuk saluran komunikasi multibahasa untuk membantu pekerja migran.
Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP), Lin Yue-chin (林月琴), mencatat bahwa para penipu sering memanfaatkan hambatan bahasa. Mengutip perkiraan tahun 2024 dari One-Forty, ia mengatakan kerugian total pekerja migran akibat penipuan mencapai sekitar NT$1,7 miliar (Rp928,2 miliar), atau rata-rata NT$8.000 per orang.
Lin menyerukan pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan data agar lebih memahami tantangan yang dihadapi pekerja migran dalam kasus penipuan dan memperluas layanan multibahasa yang ramah pengguna.
Sementara itu, TASAT mengatakan pekerja migran dan imigran baru cenderung enggan melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian karena kurangnya layanan multibahasa yang tersedia di kantor polisi, membuat mereka memilih meminta bantuan rekan senegaranya atau LSM.
Sekretaris Eksekutif TASAT Chou Hui-ying (周慧盈) mengatakan seorang anak buah kapal (ABK) migran Indonesia di Kaohsiung sempat memberitahu asosiasinya bahwa penipu pernah memanfaatkan keadaan di mana ia tidak memiliki akses internet selama melaut.
"Penipu tahu saya di laut dan tidak punya akses internet, jadi mereka pakai foto dan nama saya untuk membuat akun palsu, lalu kirim pesan ke keluarga saya mengatakan saya mengalami musibah dan butuh uang. Saat saya tiba di darat, saya baru tahu keluarga saya sudah tertipu," kata ABK tersebut dikutip Chou.
Peneliti Taiwan International Workers’ Association (TIWA), Wu Jing-ru (吳靜如), mengkritik ketentuan dalam Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan yang membatasi ABK dan perawat migran dalam berganti majikan.
Ia berpendapat bahwa pembatasan ini meningkatkan risiko pekerja tersebut menjadi korban penipuan oleh agensi tenaga kerja palsu ketika mencari peluang kerja yang lebih baik.
Kepala Pendidikan Taiwan FactCheck Center (TFC), Pauline Chen (陳柏樺) mengatakan bahwa memerangi misinformasi tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan fakta, tetapi juga harus melibatkan partisipasi komunitas dan sumber daya literasi media lokal.
Chen mengatakan TFC sejak 2023 telah bekerja sama dengan TASAT dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dalam proyek literasi informasi, dan membagikan hasilnya di 2025 Fact-Checking Forum in Taipei, yang menarik perhatian organisasi pemeriksa fakta dari Vietnam dan Filipina.
Baca juga: MAFINDO: Literasi digital cara ampuh lindungi PMI dari penipuan daring
Hsia Hsiao-chuan (夏曉鵑), anggota pendiri TASAT, membagikan upaya asosiasinya, termasuk membuat video kreatif berbahasa Indonesia, mendirikan komunitas pengecekan fakta berbahasa Indonesia di Facebook, melatih pelatih lokal dalam literasi keuangan dan antipenipuan, menggelar penyuluhan, dan mengadakan lokakarya.
Profesor di Program Pascasarjana Pekerjaan Sosial National Chengchi University tersebut meminta pemerintah memperkuat saluran informasi dan komunikasi multibahasa serta meningkatkan kolaborasi dengan organisasi pekerja migran.
Hsia juga mendesak pemerintah memperkuat penyebaran informasi serta membentuk mekanisme pelaporan dan pengaduan yang ramah pekerja migran dan imigran baru, serta meningkatkan kondisi kerja bagi tenaga kerja asing.
Menanggapi pertanyaan CNA apakah ada cara untuk menangani penipuan yang dilakukan pihak yang berbasis di negara asal pekerja migran, Hsia mengatakan belum, seiring mekanisme lintas negara masih sangat lemah. Namun, menurutnya, mereka bisa mencari bantuan ke LSM setempat, misalnya Mafindo untuk Indonesia.
Sementara itu, Wu mengatakan, "Pada dasarnya tidak bisa ditindak. Nol. Namun bahkan yang terjadi di dalam negeri pun juga nol. Jadi sebenarnya dari negara mana pun itu tidak terlalu berbeda."
"Sama sekali tidak ada, selama orangnya tidak berada di dalam negeri, memang tidak ada cara," kata Lennon Wong (汪英達), direktur Departemen Kebijakan Pekerja Migran di Serve the People Association, kepada CNA.
Menanggapi konferensi pers, Su Yu-kuo (蘇裕國), pejabat Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), mengatakan pekerja migran dapat menggunakan saluran siaga 1955, yang menyediakan layanan multibahasa, untuk membantu mereka mengenali potensi skema penipuan.
Kepada CNA, Su mengatakan saluran ini juga dapat menghubungi pihak ketiga atas nama pekerja untuk memverifikasi situasi mencurigakan dan melaporkan kasus terkait ketenagakerjaan kepada otoritas ketenagakerjaan daerah.
Sejak para pekerja migran masuk ke negara ini hingga selama masa kerja mereka, tambah Su, pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran akan pencegahan penipuan.
MOL telah bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional untuk menyusun taktik penipuan yang umum terjadi dan tanggung jawab hukum yang berlaku, katanya.
Informasi ini disampaikan melalui pengarahan di bandara, sesi orientasi satu pintu saat kedatangan, Situs Hak dan Kepentingan Kerja bagi Orang Asing, akun LINE 1955 E-LINE, serta dengan memberikan subsidi kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kampanye peningkatan kesadaran, tambahnya.
Di sisi lain, Biro Investigasi Kriminal (CIB) mengatakan bahwa sebagai tindakan pencegahan, saat ini semua lembaga keuangan menerapkan penghentian sementara layanan transaksi elektronik apabila terjadi pengiriman mencurigakan pada rekening milik "warga asing berisiko tinggi".
Informasi mengenai "warga asing berisiko tinggi" dikumpulkan Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian diintegrasikan dengan sistem Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan Pusat Informasi Kredit Gabungan (JCIC), kata biro tersebut kepada CNA.
CIB juga mengatakan kepolisian akan melancarkan penyelidikan hingga prosedur koordinasi lintas instansi segera setelah menerima laporan pekerja migran yang menjadi korban penipuan.
(Oleh Sean Lin dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
