Taipei, 4 Jun. (CNA) Menteri Ketenagakerjaan Taiwan Hung Sun-han (洪申翰) pada Rabu (4/6) mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) sedang mengevaluasi kemungkinan untuk mengizinkan pekerja migran bekerja di sektor akomodasi, sejalan dengan wacana yang sebelumnya disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata (TA) pada akhir Mei lalu.
Berbicara menjelang rapat dengar pendapat legislatif, Hung tidak merinci kebijakan apa yang tengah dipertimbangkan. Ia hanya menyebut bahwa kementeriannya akan memainkan peran lebih besar dalam proses perekrutan pekerja migran demi melindungi hak-hak mereka.
Fokus Hung pada Rabu tampaknya lebih kepada pekerja lokal, dengan mengatakan bahwa MOL akan berusaha memastikan bahwa peluang mereka tidak akan terpengaruh oleh kebijakan baru apa pun dan mendorong pengusaha untuk memperbaiki kondisi agar lebih banyak pekerja lokal masuk ke sektor tersebut.
Isu kekurangan tenaga kerja ini telah menjadi tantangan besar bagi industri perhotelan dan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Banyak hotel menghadapi kekurangan tenaga kerja parah yang menghambat operasional mereka secara maksimal.
Menurut statistik TA, sektor akomodasi mengalami kekurangan 8.000 pekerja tahun lalu, termasuk kekurangan 5.500 posisi di bidang kebersihan kamar. Kekurangan ini memaksa sejumlah hotel menutup sebagian kamar mereka dan kehilangan potensi pendapatan.
Badan Pengembangan Ketenagakerjaan MOL telah mengizinkan mahasiswa asing yang lulus untuk bekerja di industri ini sejak 28 Agustus 2024, dan beberapa hotel telah mempekerjakan mahasiswa asing di Taiwan melalui program kerja-belajar, namun kedua pendekatan tersebut belum mampu menutup kekurangan tenaga kerja yang ada.
Kelompok-kelompok buruh berpendapat bahwa operator hotel tidak mau membayar upah yang cukup tinggi untuk menarik lebih banyak pekerja, namun para pelaku usaha tidak setuju dan mendorong agar pekerja migran asing diizinkan bekerja di sektor akomodasi.
Saat ini, Taiwan mengizinkan pekerja migran asing untuk bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur serta sebagai pengasuh rumah tangga, tetapi tidak di sektor jasa, dan MOL enggan mengubah kebijakan tersebut.
Dalam sebuah wawancara pada Mei 2024, Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Ho Pei-shan (何佩珊), mengatakan bahwa MOL menolak wacana ini karena khawatir akan berdampak buruk terhadap kondisi kerja pekerja lokal, khususnya perempuan serta pekerja paruh baya dan lansia.
Ia juga mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kelompok-kelompok tersebut masih lebih rendah dibanding Jepang dan Korea Selatan. Menurutnya, pekerja migran hanya akan dipertimbangkan bila tingkat partisipasi tersebut tidak bisa ditingkatkan.
Hung juga mengakui bahwa kondisi di sektor manufaktur dan jasa berbeda, dan mengatakan bahwa hal tersebut harus didiskusikan dan dinilai sebelum keputusan dibuat.
Pernyataan dari kepala MOL ini muncul setelah Direktur Jenderal TA, Chou Yung-hui (周永暉), pada 27 Mei menyebutkan kemungkinan kebijakan perekrutan pekerja migran untuk sektor akomodasi akan dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2025.
Hung mengatakan pada Rabu bahwa TA telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini, tetapi kebijakan tersebut tetap akan berada di bawah kendali MOL.
