Sejumlah kelompok masyarakat tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati

Taipei, 21 Sep. (CNA) Beberapa kelompok masyarakat mengatakan disayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi Taiwan tidak menghapus hukuman mati tetapi hanya membatasi penerapannya dalam putusan mereka hari Jumat (20/9).

Dalam kasus yang diajukan 37 narapidana hukuman mati tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan hukuman mati konstitusional hanya untuk kasus "paling serius" dari pembunuhan berencana dan kejahatan terencana yang mengakibatkan kematian.

Menanggapi putusan tersebut, beberapa kelompok masyarakat yang terlibat dalam perdebatan tentang hukuman mati di Taiwan mengatakan putusan tersebut disayangkan.

Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia melewatkan kesempatan untuk memimpin Taiwan melampaui reaksi insting balas dendam dan intimidasi, untuk memutus siklus kebencian, serta untuk meningkatkan cara-cara pemulihan yang memungkinkan, mereka berpendapat.

Kelompok-kelompok tersebut adalah Taiwan Alliance to End the Death Penalty, Amnesty International Taiwan, Judicial Reform Foundation, Taiwan Association for Human Rights, Covenants Watch, Taiwan Criminal Attorney Association, Taiwan Innocence Project, dan Humanistic Education Foundation.

Sementara itu, pertimbangan putusan menunjukkan "Bahwa lembaga hukuman mati tidak seketat yang banyak orang bayangkan" dan memiliki banyak kekurangan yang telah lama ditunjukkan aliansi tersebut, seperti kurangnya pembelaan wajib penuh dan putusan yang tidak dibuat secara bulat, menurut pernyataan kelompok tersebut.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa karena 37 pemohon yang dijatuhi hukuman mati tersebut tidak melakukan kejahatan mereka dengan direncanakan, atau kasus mereka tidak memenuhi ambang batas "paling serius", Kementerian Kehakiman tidak boleh melakukan eksekusi apa pun, dan kelompok-kelompok tersebut akan terus membantu narapidana dengan prosedur hukum berikutnya.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk memeriksa apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan serius, dan memperkuat jaringan keamanan sosial untuk mencegah orang menjadi penjahat.

Di sisi lain, dalam konferensi pers setelah putusan hari Jumat, Direktur Jenderal Mahkamah Konstitusi, Yang Hao-ching (楊皓清), mengatakan bahwa meskipun berdasarkan putusan tersebut narapidana mati bisa mengajukan petisi untuk meminta banding luar biasa, itu tergantung kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah akan menerima petisi mereka.

Meskipun Jaksa Agung mengajukan banding luar biasa atas nama mereka, tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menentukan apakah akan meninjau banding tersebut, tambahnya.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan kemudian di hari yang sama, Kantor Kejaksaan Agung mengatakan akan mengajukan banding luar biasa untuk narapidana Chen Yi-lung (陳憶隆) dan Huang Chun-chi (黃春棋) karena hukum yang mendasari hukuman mati mereka dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Keduanya divonis hukuman mati lebih dari dua dekade lalu atas penculikan dan pembunuhan seorang pengusaha bermarga Huang (黃) pada tahun 1995.

Adapun 35 narapidana lainnya, kantor tersebut mengatakan akan memeriksa setiap kasus mereka sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Menurut Hukum Prosedur Pidana, Jaksa Agung juga dapat mengambil langkah untuk mengajukan banding luar biasa -- prosedur khusus yang dimaksudkan untuk memperbaiki "putusan yang tidak tepat" -- jika hukuman yang dikenakan dianggap melanggar hukum.

Mahkamah Agung, setelah meninjau banding luar biasa untuk suatu kasus, dapat mencabut sebagian atau seluruh putusan dan mengembalikan kasus ke pengadilan asal untuk ditinjau kembali ataupun mengeluarkan putusan baru, menurut sistem banding luar biasa.