Taipei, 28 Agu. (CNA) Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengonfirmasi hari Rabu (28/8) bahwa sebuah delegasi bisnis sedang berkunjung ke Filipina, namun menolak untuk mengatakan apakah Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) termasuk dalam rombongan tersebut.
Delegasi tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Huang Chao-chin (黃昭欽), Ketua Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) Joseph Lyu (呂桔誠), dan Wakil Presiden U.S.-Taiwan Business Council (USTBC) Lotta Danielsson, kata MOFA dalam siaran pers.
Perjalanan ini mengikuti penandatanganan nota kesepahaman (MOU) pada bulan Mei antara CIECA dan USTBC untuk memperluas kerja sama Taiwan-AS dalam pasar ketiga, tambah MOFA, seraya menambahkan bahwa anggota delegasi telah disepakati setelah negosiasi dengan Manila.
Spekulasi meningkat setelah Senator Filipina Imee Marcos meminta Departemen Luar Negeri (DFA) untuk mengonfirmasi laporan bahwa Lin berada di Filipina. Menteri Luar Negeri Theresa Lazaro menjawab bahwa departemennya tidak mengetahui keberadaan Lin, dan mengatakan bahwa mereka hanya diberitahu tentang delegasi bisnis USTBC yang dipimpin oleh Danielsson. "Tanggapan saya adalah -- kami tidak menanggapi pertanyaan apakah ada menteri luar negeri dalam delegasi tersebut," kata Lazaro kepada para legislator.
Marcos menyebut Lin sebagai "Pendukung kemerdekaan yang kontroversial" dan memperingatkan bahwa kunjungannya yang dilaporkan dapat memicu reaksi dari Tiongkok.
MOFA mengatakan delegasi tersebut mencakup perwakilan dari sektor TIK, pertanian, pelabuhan, semikonduktor, energi, logistik, manufaktur, dan pariwisata. Rancangan perjalanan mereka mencakup Subic Bay, New Clark City, dan Manila.
Kunjungan ini terjadi setelah Manila pada bulan April melonggarkan pembatasan pertukaran dengan Taiwan di bawah Surat Edaran No. 82, yang mengubah larangan kontak resmi tahun 1987. Perubahan ini memungkinkan sebagian besar pejabat pemerintah melakukan perjalanan ke Taiwan untuk tujuan ekonomi dan perdagangan, meskipun presiden, wakil presiden, serta menteri luar negeri dan pertahanan tetap dilarang. Pejabat juga harus bepergian dengan paspor biasa dan tanpa gelar resmi.
Surat edaran tersebut masih mewajibkan persetujuan DFA atau presiden untuk setiap perjanjian dengan organisasi Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut baik aturan baru ini, dengan mengatakan bahwa aturan tersebut akan membantu memperdalam kerja sama.
Taiwan dan Filipina mengakhiri hubungan diplomatik resmi pada tahun 1975 namun tetap menjalin pertukaran yang erat. Filipina adalah sumber pekerja migran terbesar ketiga bagi Taiwan, dengan sekitar 153.000 orang di negara tersebut per Agustus 2024.
Selesai/ja
