Taipei, 26 Mar. (CNA) Dua warga Tiongkok yang izin tinggal berbasis pernikahannya dicabut karena menyerukan "unifikasi militer" dengan Tiongkok harus meninggalkan Taiwan paling lambat 31 Maret atau menghadapi deportasi paksa sesuai hukum, kata Direktorat Jenderal Imigrasi (NIA) pada Rabu (26/3).
NIA dalam rilis persnya pada Rabu juga menyatakan bahwa pihaknya belum menerima banding dari kedua perempuan tersebut, yang dikenal dengan nama internet mereka Xiao Wei (小微) dan En Qi (恩綺).
Kedua orang itu dicabut izin tinggal berbasis pernikahannya karena membuat pernyataan yang menyerukan "unifikasi militer" Taiwan dengan Tiongkok, kata NIA dalam rilis berita yang diterbitkan pada 21 Maret, tanpa merinci tanggal pasti pencabutan izin tersebut.
Xiao Wei mengunggah beberapa video di internet dengan pernyataan seperti "Bendera merah lima bintang (bendera negara Tiongkok) terlihat di seluruh jalan-jalan Taiwan," yang menurut NIA merupakan "Pernyataan yang mendukung unifikasi militer dan invasi untuk menghilangkan kedaulatan negara kita."
Menurut NIA, En Qi dalam video yang diunggah secara daring mengatakan bahwa "Tentara Pembebasan Rakyat [Tiongkok] menunjukkan kekuatan militernya yang kuat dan dengan tegas menjaga kedaulatan negara [Tiongkok]," serta "Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok."
NIA menyatakan bahwa kedua perempuan tersebut secara hukum diwajibkan untuk meninggalkan Taiwan dalam jangka waktu tertentu, meskipun tidak merinci batas waktu keberangkatan mereka.
Xiao Wei dan En Qi adalah pasangan warga Tiongkok kedua dan ketiga yang diperintahkan meninggalkan Taiwan karena menyerukan "unifikasi militer" dengan Tiongkok, setelah Liu Zhenya (劉振亞), yang meninggalkan Taiwan pada Selasa malam, beberapa jam sebelum tenggat waktu perintah deportasinya.
Liu menaiki penerbangan XiamenAir yang berangkat pukul 8.36 malam dari Bandara Songshan Taipei menuju kota Fuzhou, Tiongkok pada Selasa, setelah upayanya meminta Kementerian Dalam Negeri (MOI) untuk membatalkan perintah deportasinya tidak berhasil.
Setelah menyelesaikan proses lapor masuk di bandara, Liu mengatakan kepada wartawan bahwa setelah berdiskusi dengan pengacaranya, mereka memutuskan bahwa menghormati prosedur hukum Taiwan merupakan pilihan terbaik.
"Saya tidak ingin meninggalkan noda yang mungkin memengaruhi saya jika saya ingin kembali," katanya, merujuk pada deportasi paksa yang dijadwalkan berlangsung setelah tengah malam.
"Sekarang, saya perlu pergi dengan nama yang bersih, dan saya akan kembali dengan kepala tegak," kata Liu, menekankan bahwa kepergiannya bukan pengakuan kesalahan.
Liu menambahkan bahwa ia berharap, ketika mengajukan permohonan untuk datang ke Taiwan untuk bersatu kembali dengan keluarganya di masa depan, NIA dan MOI akan menangani masalah tersebut sesuai hukum, "Bukannya mencoba untuk menghalangi saya."
Liu memasuki area terbatas bandara sekitar pukul 7.30 malam setelah memeluk keluarganya, suami dan ketiga anak mereka yang adalah warga Taiwan, dan mengucapkan selamat tinggal.
Dalam putusan yang dikeluarkan Selasa malam, pengadilan mengatakan bahwa video-video Liu di akun Douyin miliknya, "Yaya in Taiwan" (亞亞在台灣) telah memicu kontroversi signifikan dan meningkatkan polarisasi dalam masyarakat.
Salah satu video yang menjadi sorotan adalah komentarnya terhadap latihan militer skala besaran Tiongkok di sekitar Taiwan pada Mei tahun lalu, di mana ia berkata: "Mungkin ketika kita bangun besok pagi, pulau ini sudah ditutupi dengan bendera merah. Memikirkannya saja membuat saya bahagia."
Menurut pengadilan, mengingat keadaan ini, tindakannya dapat dengan wajar dilihat sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas sosial dan memiliki dampak serius terhadap kepentingan masyarakat.
Tak lama setelah kepergian Liu, NIA, yang berada di bawah naungan MOI, mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan bahwa secara terbuka menyerukan "unifikasi militer" Taiwan dengan Tiongkok dan penghilangan kedaulatan Taiwan telah "Melampaui batas kebebasan berbicara."
Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Taiwan juga mengeluarkan pernyataan pada Selasa malam, menekankan bahwa mayoritas pasangan warga Tiongkok "Mencintai Taiwan dan ingin menjadi bagian dari Taiwan," dan "Kami berharap masyarakat tidak menggeneralisasi suatu kelompok tertentu."
Insiden yang melibatkan tiga pasangan warga Tiongkok tersebut telah memicu perdebatan mengenai perlunya undang-undang khusus dengan cakupan yang lebih luas untuk melarang ujaran yang mendukung perang atau "unifikasi militer" Taiwan dengan Tiongkok.
Dasar hukum bagi deportasi ketiga orang tersebut adalah Pasal 18 UU yang Mengatur Hubungan antara Rakyat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan, yang hanya berlaku bagi warga Tiongkok di Taiwan dan tidak untuk warga Taiwan.
Wakil Menteri Kehakiman Hsu Hsi-hsiang (徐錫祥) mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa kelompok amandemen KUHP di kementeriannya telah mengadakan pertemuan mengenai masalah ini, dengan para akademisi dalam kelompok tersebut cenderung lebih memilih pembentukan undang-undang khusus.
Namun, untuk membuat keputusan, kata Hsu, Kementerian Kehakiman akan terus mengumpulkan pendapat dari berbagai sektor dan memilih langkah terbaik berdasarkan kebebasan berbicara serta kepentingan publik.
Namun, pada hari yang sama, 75 akademisi lintas disiplin, termasuk Chen Pei-jer (陳培哲) dari Academia Sinica, mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara di Taiwan semakin mendapat tekanan sejak Presiden Lai Ching-te (賴清德) menjabat.
Mereka memperingatkan bahwa kontrol pemikiran yang mengingatkan pada era darurat militer dimulai kembali, dengan mengutip klaim MAC bahwa Liu membuat pernyataan yang mendukung "unifikasi militer," yang kemudian digunakan sebagai dasar perintah administratif agar ia meninggalkan Taiwan.
Para akademisi menggambarkan langkah tersebut sebagai penyalahgunaan diskresi administratif yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang bertujuan melindungi hak asasi manusia.
(Oleh Huang Li-yun, Wang Yang-yu, Kuo Chien-shen, Chen Chun-hua, Liu Shih-yi, dan Sunny Lai, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
