Taipei, 21 Jan. (CNA) Anggaran pemerintah pusat Taiwan untuk 2025 disetujui Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) pada Selasa (21/1) dengan pemotongan hampir 7 persen, setelah berbulan-bulan perselisihan politik antara partai penguasa dan legislator oposisi.
Anggaran sebesar NT$2,92 triliun (Rp14,308 kuadriliun) untuk tahun fiskal 2025 disetujui Parlemen setelah pemotongan atau pembekuan anggaran sebesar NT$207,5 miliar dari rencana yang diajukan Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan).
Dalam sebuah konferensi pers di hari yang sama, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengkritik partai-partai oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang dianggapnya mengajukan proposal yang sangat aneh untuk memotong anggaran berbagai instansi pemerintah.
Cho menuduh para partai oposisi tersebut, yang memiliki kedudukan mayoritas di Parlemen, berusaha mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin Partai Progresif Demokratik (DPP) dengan memangkas anggaran secara signifikan.
Kabinet menyerahkan rencana anggaran sebesar NT$3,13 triliun kepada Parlemen untuk disetujui pada Agustus 2024, namun pembahasan resmi antara legislator partai penguasa dan oposisi baru dimulai dua bulan kemudian akibat ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak.
Pemotongan sebesar NT$207,5 miliar yang disetujui pada Selasa mencakup pengurangan sebesar NT$93,98 miliar yang diadopsi pada 17 Januari, saat Parlemen mulai memilih sejumlah proposal pemotongan anggaran yang didorong KMT dan TPP.
Pemotongan itu juga mencakup pembekuan legislatif atas setengah dari anggaran yang direncanakan sebesar NT$2 miliar untuk armada Indigenous Defense Submarines (IDS) pada Senin.
Pembekuan tersebut berarti Angkatan Laut Taiwan tidak dapat menghabiskan NT$1 miliar hingga prototipe IDS, Narwhal, menyelesaikan uji pelayaran (SAT) dan Kementerian Pertahanan Nasional (MND) memberikan arahan kepada legislator mengenai hal tersebut.
Pemotongan sebesar NT$207,5 miliar tersebut juga mencakup pengurangan anggaran sebesar NT$100 miliar untuk perusahaan negara Taiwan Power Company (Taipower), yang mengalami kerugian besar akibat kenaikan harga minyak global dan ketidaksediaan pemerintah untuk menaikkan harga layanannya.
Pada konferensi pers hari Selasa, Cho mengindikasikan bahwa pengurangan anggaran untuk Taipower dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat ke depannya jika harga layanannya meningkat akibat pemotongan tersebut.
Setelah rencana anggaran disetujui legislatif, koordinator fraksi KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) membela pemotongan anggaran untuk Taipower dengan mengatakan bahwa “Kebijakan energi yang salah” dari pemerintahan DPP telah merugikan kepentingan publik.
Ia mengkritik proposal pemerintah untuk meningkatkan belanja 2025 sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2024, sementara produk domestik bruto (PDB) negara diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 3 persen tahun ini.
Fu menambahkan bahwa merupakan tugas Parlemen untuk menentang rencana anggaran, yang menurutnya dibesar-besarkan, yang diajukan pemerintah itu.
(By Wang Cheng-chung, Teng Pei-ju, dan Jennifer Aurelia)
Selesai/ML/JC
