TETO Surabaya paparkan pandangan geopolitik Taiwan ke delegasi FPCI UINSA

15/06/2025 15:17(Diperbaharui 15/06/2025 15:17)

Untuk mengaktivasi layanantext-to-speech, mohon setujui kebijakan privasi di bawah ini terlebih dahulu

TETO Surabaya hari Kamis menyambut kunjungan delegasi FPCI UINSA. (Sumber Foto : TETO Surabaya)
TETO Surabaya hari Kamis menyambut kunjungan delegasi FPCI UINSA. (Sumber Foto : TETO Surabaya)

Taipei, 15 Juni (CNA) Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Surabaya mengatakan mereka hari Kamis (12/6) memaparkan pandangan geopolitik Taiwan dan kebijakan Presiden Lai Ching-te (賴清德) ke delegasi Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) yang berkunjung.

Di depan delegasi FPCI UINSA yang dipimpin Direktur Eksekutif Novia Suci Sofitri, Direktur Jenderal TETO Surabaya Isaac C. Chiu (邱陳煜) pertama-tama mengutip pidato Lai dalam peringatan satu tahun pelantikannya bahwa Taiwan kini adalah milik dunia, menurut kantor tersebut dalam sebuah rilis pers.

Taiwan memainkan peran tak tergantikan dalam pengembangan teknologi global, rantai pasokan produksi dan teknologi, ekonomi dan perdagangan, serta keamanan kawasan, dan akan menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan ketekunan, semangat juang, persatuan, serta keberanian, kata Chiu mengutip Lai.

Selanjutnya, Chiu menjelaskan bahwa strategi "diplomasi komprehensif" yang sedang dijalankan Taiwan bertujuan mewujudkan visi "diplomasi berdasarkan nilai" dan "negara matahari tak pernah tenggelam dalam bidang ekonomi" dari Lai.

Strategi ini berlandaskan tiga pilar utama: demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran, dan bertujuan untuk memperluas kerja sama global dan memperdalam hubungan kemitraan, kata Chiu.

Direktur Jenderal TETO Surabaya Isaac C. Chiu, Kamis. (Sumber Foto : TETO Surabaya)
Direktur Jenderal TETO Surabaya Isaac C. Chiu, Kamis. (Sumber Foto : TETO Surabaya)

Chiu juga menyampaikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, dan wilayah tersebut bukan bagian dari Tiongkok, sesuatu yang ia sebut status quo di Selat Taiwan yang diakui secara internasional.

Hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili 23 juta rakyat wilayah tersebut di dunia internasional, kata Chiu, menambahkan bahwa "Prinsip Satu Tiongkok" yang diklaim Tiongkok bukanlah konsensus global, juga bukan praktik yang diterima secara luas di dunia internasional.

Tiongkok terus menafsirkan secara keliru Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengaitkannya dengan "Prinsip Satu Tiongkok" untuk melegitimasi aneksasi Taiwan secara militer, meskipun resolusi tersebut tidak menyebutkan wilayah itu sama sekali, ujarnya kepada delegasi.

Chiu pun menyerukan kepada komunitas internasional untuk terus bekerja sama menyampaikan pesan kepada Tiongkok bahwa mengubah status quo di Selat Taiwan menyangkut kepentingan semua negara, dan bahwa perdamaian adalah satu-satunya solusi.

Pada pertemuan pemimpin Amerika Serikat-Jepang Februari, menteri-menteri luar negeri G7 Maret, serta Sekretaris Jenderal NATO-Perdana Menteri Jepang April, semua pihak menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta menentang tindakan sepihak yang mengubah status quo.

Terakhir, Chiu menyampaikan pesan Tahun Baru dari Lai, bahwa pencapaian Taiwan di bidang demokrasi, teknologi, dan ekonomi telah diakui dunia, sehingga negara tersebut harus bersatu dan terus maju di jalan yang benar.

(Oleh Jason Cahyadi)

Selesai/IF

How mattresses could solve hunger
0:00
/
0:00
Kami menghargai privasi Anda.
Fokus Taiwan (CNA) menggunakan teknologi pelacakan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih baik, namun juga menghormati privasi pembaca. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi Fokus Taiwan. Jika Anda menutup tautan ini, berarti Anda setuju dengan kebijakan ini.
Diterjemahkan oleh AI, disunting oleh editor Indonesia profesional.