Taichung, 9 Jan. (CNA) Jaksa penuntut Taichung pada hari Rabu (8/1) mengumumkan dakwaan terhadap tujuh tersangka, termasuk kepala sebuah partai politik kecil, karena diduga menerima uang untuk memotret dan meneruskan koordinat GPS dari instalasi militer Taiwan kepada kontak di Tiongkok.
Dalam siaran pers, Kantor Jaksa Distrik Taichung mengatakan bahwa mereka mendakwa tersangka utama, Ketua Partai Aliansi Fukang Chu Hung-yi (屈宏義), dan enam perwira militer pensiunan pada Agustus di bawah Undang-Undang Anti-Infiltrasi dan Undang-Undang Keamanan Nasional.
Kasus tersebut saat ini sedang dibahas oleh cabang Taichung dari Pengadilan Tinggi Taiwan, yang memiliki yurisdiksi atas kasus spionase, dengan Chu dalam penahanan dan enam tersangka lainnya dicekal, kata pernyataan tersebut.
Kasus ini berasal dari penyelidikan 2022 terhadap calon Dewan Kabupaten Miaoli Huang Kuei-kun (黃桂坤), dan kemudian diperluas ketika Huang bergabung dengan Partai Aliansi Fukang yang baru dibentuk tahun berikutnya.
Jaksa mengatakan Chu, ketua partai berusia 62 tahun, telah menjabat sebagai perwira senior di Angkatan Darat Taiwan dan menghabiskan bertahun-tahun berbisnis di Tiongkok setelah dia pensiun.
Saat berada di Tiongkok, Chu memiliki kontak dengan perwira intelijen, dan setuju untuk menerima pendanaan Tiongkok untuk merekrut perwira militer pensiunan lainnya dan mengembangkan organisasi politik, kata jaksa.
Setelah mendirikan partai pada tahun 2023, Chu merekrut empat calon yang tidak menaruh curiga, termasuk aktor veteran Liu Shang-chien (劉尚謙), untuk maju dalam pemilihan Legislatif Taiwan pada Januari 2024.
Setelah memperkirakan biaya kampanye mereka, Chu mengirim permintaan pendanaan ke kontak di Tiongkok, dan kemudian menerima NT$2 juta (Rp985 juta) dalam transfer uang di WeChat, serta 150.000 RMB (Rp332 juta) melalui transfer gelap, demikian tuduhan jaksa.
Sementara itu, Chu juga memerintahkan kaki tangannya untuk melakukan tugas lain, seperti menyusun daftar semua perwira umum di militer Taiwan, dan memotret dan mengumpulkan koordinat GPS dari instalasi militer Taiwan dan kantor Institut Amerika di Taipei, Taiwan, yang dia kirim ke kontaknya di Tiongkok melalui WeChat.
Situs yang difoto juga termasuk Stasiun Radar Alishan, Pantai Jialutang di Kabupaten Pingtung, dan kamp Renshou dan Baoli dari Komando Basis Pelatihan Operasi Gabungan di Pingtung, kata jaksa.
Ketika dia diperiksa, Chu mengklaim uang yang dia terima adalah pembayaran dari seorang teman di Tiongkok untuk menilai barang antik, dan bahwa dia tidak tahu mengapa dia diminta untuk menyediakan foto dari instalasi militer, kata jaksa.
Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan melarang inisiasi, pendanaan, pengarahan atau pengembangan organisasi atas nama negara asing atau kekuatan asing yang bermusuhan.
Orang yang ditemukan bersalah membahayakan keamanan nasional atau masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan atas nama Tiongkok dapat menghadapi hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda NT$50 juta hingga NT$100 juta.
Selesai/ML
