LINTAS SELAT /Sejumlah politisi ungkapkan pandangan atas dugaan pemengaruh pro-CCP

Taipei, 9 Des. (CNA) Sejumlah politisi dan pejabat memberikan komentar berbeda pada Minggu (8/12) terhadap tuduhan yang dibuat di saluran YouTube populer Taiwan bahwa beberapa artis Taiwan dibayar atau diinstruksikan agensi pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan narasi Partai Komunis Tiongkok (CCP).

Dalam video 40 menit yang dirilis pada Jumat, pegiat YouTube Taiwan, Pa Chiung (八炯) mewawancarai penyanyi rap Taiwan Chen Po-yuan (陳伯源), yang mengklaim bahwa ia menerima bimbingan dari Departemen Kerja Front Bersatu Tiongkok saat bekerja di Tiongkok, meski tidak didanai.

"Partai komunis ada di mana-mana," kata Chen. "Jika Anda suka budaya Tiongkok, ketika Anda terkenal, mereka akan datang menempatkan Anda di panggung dengan bendera merah bintang lima (bendera negara Republik Rakyat Tiongkok) di mana-mana."

Dalam dokumenter itu, Chen menelepon media negara Tiongkok, "Strait Herald" (海峽導報), berpura-pura ingin berkolaborasi sebagai pemengaruh (influencer) pro-Tiongkok. Direktur surat kabar tersebut tampak menawarkan untuk menyediakan sumber daya dan menyebut Chung Ming-hsuan (鍾明軒), seorang pembuat konten Taiwan.

Namun, di platform media sosial Threads, Chung mengatakan ia telah digambarkan secara tidak adil dalam dokumenter tersebut dan bahwa video perjalanannya dibiayai sendiri.

Dokumenter tersebut memicu perdebatan tentang upaya CCP untuk membentuk opini publik Taiwan yang mendukung unifikasi politik dengan Tiongkok serta mendapat tanggapan dari agensi publik, legislator, dan pejabat.

Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan mengeluarkan pernyataan pada Sabtu yang mengingatkan warga Taiwan bahwa menerima pembayaran atau instruksi untuk menghasilkan propaganda komunis adalah pelanggaran hukum keamanan negara.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Anti-Infiltrasi dan Undang-Undang yang Mengatur Hubungan antara Rakyat Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan, menurut dewan pemerintah tertinggi Taiwan yang menangani urusan terkait Tiongkok tersebut.

"Pemengaruh daring telah menjadi bagian penting dari perang kognitif CCP terhadap Taiwan yang harus ditanggapi dengan serius," kata MAC, menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan jika ada pelanggaran hukum.

Di sisi lain, juga pada Sabtu, Menteri Kebudayaan Lee Yuan (李遠) mengimbau orang Taiwan untuk "Menghargai kebebasan berbicara yang diperoleh dengan susah payah oleh Taiwan" yang katanya telah "Dicapai melalui pengorbanan korban yang dipenjara atau kehilangan nyawa mereka."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Fraksi Partai Progresif Demokratik (DPP), Wu Szu-yao (吳思瑤), mengatakan, "Artis Taiwan dipaksa menggunakan bahasa [Departemen Kerja] Front Bersatu saat mengembangkan karier mereka di Tiongkok," merujuk pada organisasi tingkat tinggi CCP yang bertugas menyebarkan pengaruh tersebut.

Wu juga menuduh bahwa Tiongkok sedang "Membudidayakan artis dan orang lain" untuk mencoba "Membentuk partai di Taiwan untuk maju dalam pemilihan" pada 2026 dan 2028, yang akan melanggar hukum Taiwan.

Legislator DPP Puma Shen (沈伯洋) menulis di Facebook bahwa pemengaruh internet dan seniman bukanlah satu-satunya kelompok yang rentan terhadap manipulasi CCP.

"Wakil rakyat terpilih paling berisiko, jadi harus ada kontrol pada beberapa dari mereka yang pergi ke Tiongkok," kata Shen, setelah mengatakan bahwa "Profesor, penjahat, pengusaha, atlet, dan pegawai negeri pensiunan" juga rentan terhadap upaya pengaruh komunis.

Wali Kota New Taipei Hou Yu-ih (侯友宜) juga membahas masalah ini pada Minggu, memberi tahu wartawan bahwa "Setiap upaya oleh kekuatan asing untuk memengaruhi keamanan negara dan sistem demokrasi Taiwan secara mutlak dilarang."

"Hal yang terutama adalah bahwa pertukaran antara kedua belah pihak harus saling menghormati, bermartabat, dan ramah," kata mantan calon presiden Kuomintang tersebut. "Hanya dengan pertukaran seperti itu semua orang dapat maju di jalan damai."

Selesai/ML