Taipei, 10 Apr. (CNA) Menteri Urusan Ekonomi Taiwan, Kuo Jyh-huei (郭智輝), Kamis (10/4) menguraikan lima langkah untuk menangani penyimpangan ketentuan asal barang, yang menurutnya adalah salah satu dari empat area kunci dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS).
Langkah-langkah tersebut adalah pemantauan yang lebih ketat terhadap barang-barang dari Tiongkok, berkomunikasi dengan bisnis Taiwan, membuat daftar hitam pelanggar, memberlakukan hukuman yang lebih ketat, dan menerapkan alat antidumping, kata Kuo kepada para legislator di Yuan Legislatif (Parlemen).
Pemantauan yang lebih ketat ini akan menargetkan barang yang dialihkan ke Taiwan dan yang disalurkan melalui Taiwan ke Amerika Serikat, kata Kuo, dan dimaksudkan untuk mencegah aktivitas perdagangan yang bisa "Memengaruhi penilaian AS terhadap Taiwan."
Kuo membuat komentar tersebut dalam sesi khusus Komite Ekonomi, yang diselenggarakan untuk membahas bagaimana rencana Taiwan mempertahankan daya saing di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan manufaktur kritisnya di tengah pengumuman "tarif resiprokal" oleh Presiden AS Donald Trump pekan lalu.
Dalam sesi interpelasi, Legislator Lai Jui-lung (賴瑞隆) dari Partai Progresif Demokratik (DPP) mempertanyakan apakah pemerintah cukup siap untuk menghadapi turbulensi ekonomi yang dipicu kebijakan tarif impor tersebut.
Kuo menjawab bahwa karena banyak eksportir ke AS menghadapi tarif seragam 10 persen, Taiwan tetap sangat kompetitif karena kekuatan industrinya.
Taiwan dan AS menjaga perdagangan yang "Sebagian besar saling melengkapi" dalam teknologi dan sektor lainnya, tambahnya.
Kuo mengatakan Kantor Kepresidenan dan Kabinet Taiwan juga akan meluncurkan konsultasi dengan kelompok industri mulai Kamis sore, seraya mencatat bahwa pemerintah akan terus mendengarkan sektor swasta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Sementara itu, dalam sesi Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional Parlemen, juga pada Kamis, Wakil Menteri Luar Negeri Chen Ming-chi (陳明祺) mengatakan Taiwan berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS guna mencegah penyimpangan ketentuan asal barang.
Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi kekhawatiran terhadap kemungkinan pembentukan "Zona Demonstrasi Perdagangan Bebas Lepas Pantai", proyek yang diusulkan partai oposisi terbesar di Taiwan, Kuomintang (KMT), melalui amandemen UU Pengembangan Pulau-Pulau Lepas Pantai.
Amandemen tersebut, yang diajukan Legislator KMT Chen Yu-jen (陳玉珍), akan memungkinkan orang, perusahaan, barang, dan jasa dari Tiongkok masuk ke zona tersebut dengan peraturan yang masih akan ditentukan.
Dalam sesi interpelasi, Legislator DPP Puma Shen (沈伯洋) memperingatkan bahwa amandemen yang diusulkan akan menjadi "Jalan belakang" yang bisa dimanfaatkan Tiongkok untuk menghindari tarif sebesar 128 persen terhadap ekspor mereka ke AS.
Legislator DPP lainnya, Lin Chu-yin (林楚茵), juga mengatakan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan upaya pembangunan rantai pasok yang terlepas dari ketergantungan pada Tiongkok.
Wakil Menteri Luar Negeri Chen menegaskan bahwa AS sangat memerhatikan isu ini, dan Taiwan akan mengambil "Langkah-langkah pencegahan secara menyeluruh."
Selesai/JA
