Pemerintah didesak tingkatkan transparansi gaji di Taiwan

04/09/2024 16:11(Diperbaharui 04/09/2024 16:11)

Untuk mengaktivasi layanantext-to-speech, mohon setujui kebijakan privasi di bawah ini terlebih dahulu

(Sumber Foto : Dokumentasi CNA)
(Sumber Foto : Dokumentasi CNA)

 Taipei, 4 Sep. (CNA) Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk membuat informasi gaji di berbagai industri lebih transparan di Taiwan, kata Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif Kung Ming-hsin (龔明鑫) pada Selasa (3/9), berdasarkan kesimpulan dari pertemuan kelompok penasihat ekonomi Kabinet tersebut.

Kung, merangkum dari hasil diskusi kelompok, mengatakan penasihat sarankan pemerintah membentuk satuan tugas untuk mempelajari kemungkinan naiknya transparansi gaji di berbagai sektor melalui undang-undang baru. 

Ia juga menambahkan bahwa beberapa negara Barat telah menerapkan sistem pelaporan gaji yang teratur, terutama untuk membandingkan gaji karyawan dengan eksekutif perusahaan.

Transparansi ini dapat membantu orang-orang mengetahui apakah "Struktur gaji perusahaan adil." tambahnya.

Kung berbicara atas nama salah satu dari tiga kelompok penasihat di bawah Komisi Pengembangan Ekonomi.

Penasihat pada pertemuan tersebut juga merekomendasikan agar Kementerian Ketenagakerjaan dengan jelas mendefinisikan "Pekerja dengan upah rendah," yang berarti mereka yang mendapatkan upah di atas minimum tetapi masih memiliki gaji yang relatif sedikit, kata Kung.

Dia menambahkan dengan mengetahui kelompok pekerja ini dapat membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan gaji, bahkan meringankan beban mereka, meskipun tindakan spesifik masih perlu dibahas lebih lanjut.

Sekretaris Jenderal mengakui bahwa hanya menaikkan upah minimum tidak cukup untuk mengatasi masalah upah rendah yang dialami banyak orang muda di Taiwan.

(Sumber Grafik : Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan)
(Sumber Grafik : Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan)

Menurut Kung, rekomendasi dari pembicaraan hari Selasa akan diserahkan kepada Komisi Pengembangan Ekonomi untuk menghasilkan "Arah kebijakan yang lebih konkret" saat mereka bertemu lagi pada akhir September.

Didirikan pada Juli, Komisi Pengembangan Ekonomi kabinet tersebut telah digambarkan oleh Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) sebagai satuan tugas yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan untuk menangani berbagai masalah perekonomian.

Komisi ini terdiri dari 60 perwakilan dari perusahaan, asosiasi bisnis, dan akademisi yang dibagi menjadi tiga kelompok. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di Taipei pada Selasa. 

Ketiga kelompok tersebut fokus pada berbagai area, termasuk bagaimana pemerintah dapat mendorong inovasi, menarik bakat, dan memperbaiki kebijakan untuk usaha kecil dan menengah serta individu.

(Oleh Teng Pei-ju dan Jennifer Aurelia)

>Versi Bahasa Inggris

Selesai/IF

How mattresses could solve hunger
0:00
/
0:00
Kami menghargai privasi Anda.
Fokus Taiwan (CNA) menggunakan teknologi pelacakan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih baik, namun juga menghormati privasi pembaca. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi Fokus Taiwan. Jika Anda menutup tautan ini, berarti Anda setuju dengan kebijakan ini.
Diterjemahkan oleh AI, disunting oleh editor Indonesia profesional.