Taipei, 7 Mar. (CNA) Pil kontrasepsi darurat akan tetap memerlukan resep dokter untuk sementara waktu, kata Direktorat Jenderal Makanan dan Obat-obatan Taiwan (TFDA) pada Kamis (6/3), setelah pertemuan pada hari yang sama gagal mencapai konsensus tentang apakah harus mengklasifikasikannya tersebut sebagai obat bebas.
TFDA mengundang perwakilan dari Kementerian Pendidikan (MOE), Departemen Kesetaraan Gender dari Yuan Eksekutif, kelompok masyarakat sipil, industri farmasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas potensi pelonggaran aturan yang mengatur pil kontrasepsi darurat.
Namun, pendapat terpecah tentang apakah harus mengklasifikasikan ulang kontrasepsi darurat untuk memungkinkannya tersedia untuk dibeli di apotek tanpa resep dokter.
Berbicara mendukung penghapusan aturan itu, apoteker Li Yi-hsuan (李懿軒) dari Federation of Taiwan Pharmacists Associations menunjukkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan kontrasepsi darurat tersedia sebagai cadangan ketika kontrasepsi reguler gagal.
Ia juga mengatakan bahwa 80 persen negara maju -- termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia -- telah mengklasifikasikan ulang pil kontrasepsi darurat sebagai obat bebas.
Taipei Women's Rescue Foundation juga mengatakan bahwa pil kontrasepsi darurat bukan obat berisiko tinggi dan ketersediaan yang lebih luas akan melindungi wanita dari risiko kehamilan paksa atau tak terduga serta menjaga otonomi tubuh dan reproduksi mereka.
Namun, berbicara menentang proposal tersebut, Sekretaris Jenderal Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology Huang Jian-pei (黃建霈) mengatakan obat kontrasepsi darurat bisa menimbulkan masalah jika digunakan tanpa memahami risikonya.
Huang, yang juga direktur Departemen Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Memorial MacKay, memberikan contoh seorang wanita yang salah mengartikan pendarahan vagina sebagai periode menstruasinya.
Wanita itu meninggal karena kehamilan ektopik pecah setelah mengambil kontrasepsi darurat karena dia tidak menganggap serius pendarahan tersebut, katanya.
Wakil Direktur Jenderal TFDA Wang Der-yuan (王德原) menjelaskan setelah pertemuan bahwa diskusi melibatkan pertimbangan ilmu sosial, ilmu alam, dan hak asasi manusia, dan bahwa tidak ada keputusan tanpa risiko.
Isu tentang apakah harus mengklasifikasikan ulang kontrasepsi darurat telah diajukan sejak 2016 oleh TFDA, tetapi proposal tersebut ditunda karena reaksi sosial pada saat itu.
(Oleh James Thompson, Chang Hsiung-feng, Chen Chun-hua, Chen Pei-yao, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/ML
