Taipei, 27 Feb. (CNA) Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei menghimbau agar pekerja migran Indonesia (PMI) benar-benar merencanakan kehamilan dengan baik serta memikirkan pengasuhan bayi pasca melahirkan di Taiwan, ujar rilis pers yang dikeluarkan KDEI di laman resminya.
Kepala KDEI Taipei, Arif Sulistiyo yang didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelindungan Warga Negara Indonesia, Pendidikan dan Sosial Budaya (PWNI-Pensosbud) Novrizal serta analis ketenagakerjaan Kadir dan analis bagian administrasi, Sutrisno Jamingan Karso mengunjungi shelter (rumah singgah) khusus bagi ibu hamil dan bayi di Taoyuan pada Senin (24/2).
Menurut pernyataan KDEI, dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Biro Ketenagakerjaan (BLA) Taoyuan beserta jajarannya. Shelter tersebut menampung tujuh PMI yang sedang hamil dan tiga bayi.
Kepala BLA Taoyuan menyampaikan apresiasi atas kontribusi PMI yang bekerja di Taiwan, khususnya di daerah Taoyuan. Pihaknya ingin mendukung PMI yang sedang hamil dengan menyediakan program berupa penampungan sementara di shelter tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala KDEI Taipei mengapresiasi kesempatan yang diberikan untuk berkunjung ke shelter, bertujuan untuk memastikan bahwa PMI yang hamil maupun yang telah melahirkan mendapatkan pelayanan yang baik dan dalam kondisi sehat.
KDEI juga mengapresiasi langkah BLA dalam memberikan fasilitas berupa shelter bagi para PMI yang membutuhkan. KDEI menginformasikan juga bahwa menurut regulasi di Taiwan, PMI tidak dilarang untuk hamil.
Namun, peraturan dari Indonesia belum mengizinkan PMI untuk hamil, karena tujuan utama ke luar negeri adalah bekerja, ujar pernyataan KDEI.
Perbedaan regulasi ini menjadi bahan evaluasi yang terus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, mengingat tingginya angka PMI yang melahirkan di Taiwan, ujar rilis pers tersebut.
Arif Sulistiyo juga berdiskusi langsung dengan para PMI yang menanyakan prosedur kepulangan untuk membawa bayi ke Indonesia serta kemungkinan kembali ke Taiwan untuk melanjutkan pekerjaan.
Pernyataan tersebut menuliskan harapan para PMI yang mengusulkan adanya rumah penitipan khusus bayi PMI dengan biaya terjangkau. Diharapkan otoritas Taiwan dapat mempertimbangkan penyediaan shelter khusus untuk penitipan bayi PMI.
Sebagian PMI khawatir tidak dapat kembali ke Taiwan setelah memulangkan bayi ke Indonesia. Menanggapi hal ini, dijelaskan bahwa PMI dapat kembali ke Taiwan selama memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti memiliki ARC Aktif (Multiple Re-Entry Permit) dan dokumen pendukung dari otoritas terkait.
Arif juga mengatakan bila ada kendala atau permasalahan yang dihadapi, silahkan untuk menghubungi KDEI Taipei. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan kehamilan yang matang bagi PMI.
“Bagi PMI yang mau hamil, harus benar-benar dapat merencanakan kehamilannya dengan baik, agar dipertimbangkan apakah pasca melahirkan bayi diizinkan tinggal di rumah majikan, siapa yang akan merawat selanjutnya, serta harus dipikirkan matang-matang dengan baik agar hak-hak anaknya juga terlindungi,” tegas Arif.
Selain berkunjung ke Taoyuan, pada hari yang sama, Arif beserta jajarannya juga mengunjungi shelter PMI khusus ibu dan bayi di Changhua.
Turut hadir juga Kepala Biro Ketenagakerjaan (BLA) Changhua beserta jajarannya dalam mendampingi KDEI. Kepala BLA Changhua menyampaikan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah untuk shelter ini menampung 7 PMI yang sedang hamil.
Arif dalam sambutannya, menyoroti dominasi PMI perempuan di Taiwan yang jumlahnya mencapai 66%, sebagian besar bekerja sebagai perawat migran dan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), menurut rilis pers tersebut.
"Kami memahami bahwa PMI tidak dilarang hamil dan memiliki bayi di Taiwan. Namun, peraturan di Indonesia belum mengizinkan hal tersebut, karena tujuan utama mereka ke Taiwan pada dasarnya adalah bekerja. Kami mengapresiasi fasilitas shelter yang disediakan otoritas Taiwan, tetapi tantangan muncul pasca kelahiran serta belum adanya fasilitas pengasuhan bagi bayi PMI ini di Taiwan," ujar Arif.
"Ini adalah tantangan yang harus kita cari solusinya bersama, agar hak-hak PMI dan keluarganya terlindungi, dan mereka dapat melanjutkan pekerjaan," tambahnya.
Saat dihubungi oleh CNA, Arif menyatakan apresiasinya kembali kepada otoritas Taiwan dalam memfasilitasi shelter bagi PMI hamil dan bayinya sebagai bentuk pemenuhan HAM bagi Pekerja asing, akan tetapi diharapkan ke depannya otoritas Taiwan perlu juga menyiapkan rumah pengasuhan bayi-bayi pasca melahirkan untuk tumbuh dan berkembang.
“Selain shelter untuk ibu hamil, kami mengharapkan agar otoritas Taiwan juga menyediakan shelter tempat penampungan untuk bayi-bayi PMI bertumbuh, agar terlindungi dan terjamin oleh HAM. Hal ini penting karena kontribusi PMI sangat besar dalam menggerakan roda perekonomian Taiwan,” ujar Arif melalui pesan singkatnya.
