Taipei, 28 Apr. (CNA) Ketua partai oposisi utama Taiwan hari Senin (28/4) menuduh Presiden Lai Ching-te (賴清德) sebagai "diktator" karena "Mengarahkan kejaksaan" dalam penyidikan berkelanjutan terkait dugaan pemalsuan dalam kampanye pemakzulan terhadap legislator partai penguasa.
"Saya berharap dengan hanya 22 hari tersisa (sampai Lai telah menjabat satu tahun sebagai presiden) ia akan 'menurunkan kapak,'" kata Ketua Kuomintang (KMT) Eric Chu (朱立倫) dalam sebuah konferensi pers di markas besar partai.
"Namun, tampaknya satu-satunya kata dalam kamus Lai adalah 'berkelahi' -- terus-menerus berkelahi dan menyerang partai oposisi."
Komentar Chu dilontarkan setelah kejaksaan menggerebek kantor cabang New Taipei KMT dan kediaman tiga stafnya pada Senin pagi.
Ketiga staf tersebut kemudian dibawa untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam kampanye pemakzulan.
Hingga Senin, beberapa pejabat di kantor cabang Taipei, Keelung, dan New Taipei KMT telah diperiksa atau ditahan karena diduga terlibat dalam menggunakan tanda tangan orang mati dalam mosi pemakzulan yang menargetkan legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.
Kericuhan pemakzulan dimulai DPP, dengan koordinator fraksi mereka, Ker Chien-ming (柯建銘) pada awal Januari menyerukan kampanye pemakzulan untuk menggulingkan legislator KMT.
Legislator KMT telah bekerja sama dengan legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) untuk membentuk mayoritas oposisi 62-51 kursi di Yuan Legislatif, yang telah berulang kali menentang pemerintahan DPP Lai.
Upaya pemakzulan telah dimulai untuk menyingkirkan 34 legislator KMT, dan, dalam gerakan balasan, pendukung partai oposisi tersebut kemudian meluncurkan kampanye pemakzulan yang menargetkan 15 legislator DPP.
Chu mengatakan pada Senin bahwa ia telah menginstruksikan semua wakil rakyat dari partainya, dari tingkat nasional hingga desa dan kelurahan, untuk berusaha membantu mengumpulkan tanda tangan dari konstituen untuk memastikan pemungutan suara pemakzulan terhadap legislator DPP akan lolos.
Kontribusi setiap pelayan publik KMT akan dicatat dan dipublikasikan serta akan memengaruhi tinjauan kinerja pekerjaan mereka, kata Chu.
Ia membandingkan penyidik yang menyelidiki mosi pemakzulan yang menargetkan legislator DPP dengan anggota Gestapo ketika ditanya tentang jajak pendapat yang diterbitkan hari Senin oleh outlet berita"m.my-formosa.com.tw" yang menunjukkan 59,3 persen orang percaya kejaksaan telah "Selektif dalam penyidikan mereka."
"Saya percaya bahwa [jika polisi rahasia] Garda Timur dan Gestapo ini terus-menerus menyerang dan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keadilan yudisial, ini akan memicu reaksi balik yang diperkuat kekuatan sipil pada diktator, Lai Ching-te," kata Chu.
Sebagai tanggapan, juru bicara DPP Han Ying (韓瑩) mengatakan klaim bahwa Lai telah secara pribadi campur tangan dalam hukum tidak lebih dari tuduhan yang tidak berdasar dan bermotif politik.
KMT tahun lalu mendukung RUU untuk mengubah UU Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik guna memperketat pemeriksaan identitas konstituen yang mendukung mosi pemakzulan dalam proses inisiasinya.
Namun, KMT telah melanggar aturan yang disahkan dengan menyediakan tanda tangan palsu orang mati hingga mengadakan unjuk rasa untuk membela tindakannya, kata Han.
Sekarang, ia berlipat ganda pada kesalahannya dengan berjanji melakukan upaya total untuk memakzulkan legislator DPP, tambahnya.
"DPP menuntut Chu minta maaf karena menghasut serangkaian petualangan," kata Han.
Selesai/ML
