Taipei, 19 Mar. (CNA) Ketua Kuomintang (KMT), Eric Chu (朱立倫), Senin (17/3) mengatakan partainya akan meluncurkan kampanye untuk mengadakan referendum yang menentang penghapusan hukuman mati dan apa yang ia tuding sebagai dorongan menuju darurat militer serta perang oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.
Chu mengumumkan kampanye referendum tersebut dalam konferensi pers yang diadakan bersama legislator KMT di depan Yuan Legislatif, mengatakan demokrasi Taiwan telah mencapai "Momentum kritis" karena tindakan "Merusak" oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) dan DPP.
Mengenai isu hukuman mati, Chu mengecam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tahun lalu, yang menilai hukuman mati konstitusional hanya untuk "Pembunuhan yang paling serius" yang direncanakan dan kejahatan yang mengarah ke kematian.
Hasil dari keputusan tersebut telah menjadi "Penghapusan substantif" hukuman mati di Taiwan, klaim Chu, menambahkan bahwa hal ini telah "Mencegah keadilan dilakukan."
Sementara itu, mengenai isu keamanan nasional, Chu mengatakan bahwa karena "Keputusan satu orang" [merujuk kepada Lai], Taiwan telah memberi label Tiongkok sebagai "Lawan asing" dan mendorong kedua belah pihak ke dalam situasi berbahaya yakni "Perang semu."
Chu merujuk pada pidato pekan lalu, di mana Lai mengumumkan berbagai langkah yang direncanakan untuk melawan peningkatan pengaruh dan kampanye infiltrasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan.
Langkah-langkah yang diusulkan oleh Lai termasuk memulihkan sistem pengadilan militer, memantau pegawai sipil Taiwan yang bepergian ke Tiongkok untuk pertukaran, dan tinjauan yang lebih ketat terhadap aplikasi perjalanan atau tempat tinggal oleh warga negara Tiongkok.
Chu membandingkan tindakan Lai dengan tindakan seorang "Diktator," mengatakan mereka akan memperkenalkan pembatasan luas pada pemikiran, tindakan, dan kebebasan berbicara orang.
Dia mendesak publik untuk mendukung kampanye tersebut.
Yang patut dicatat, Legislator KMT Lo Chih-chiang (羅智強) mengatakan bahwa referendum akan dimulai di Yuan Legislatif, dibandingkan dengan jalur yang lebih umum yaitu warga yang memulainya melalui kampanye petisi.
Jika mosi tersebut disahkan di Legislatif, yang dikendalikan KMT dengan bantuan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang lebih kecil, referendum bisa diadakan pada 23 Agustus 2025, tanggal berikutnya yang mungkin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Referendum.
Peluncuran kampanye referendum datang ketika KMT berusaha untuk mendapatkan kembali momentum politik di tengah kampanye untuk memulai pemungutan suara pemecatan terhadap lebih dari 30 anggota parlemen KMT.
Pekan lalu, misalnya, KMT mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan 100 "Penjelasan kebijakan" di seluruh negeri antara 20 Maret dan 20 Mei, menyusul penyelenggaraan delapan acara serupa oleh DPP.
Menanggapi referendum yang diusulkan, Koordinator Fraksi Legislatif DPP Ker Chien-ming (柯建銘) menolak komentar Chu sebagai "Kebohongan di atas kebohongan."
Presiden Lai sudah mengatakan bahwa situasi darurat perang tidak pernah bisa diberlakukan lagi di Taiwan, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati adalah konstitusional, kata Ker, mencatat bahwa Taiwan telah melaksanakan eksekusi lebih awal tahun ini.
Selesai/ML/JC
