Taipei, 26 Des. (CNA) Partai Rakyat Taiwan (TPP), Kamis (26/12) mengecam tuntutan kejaksaan terhadap ketuanya, Ko Wen-je (柯文哲), dengan menuduh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa melakukan persekusi terhadap rival politik dan berusaha membungkam 3,69 juta warga Taiwan yang memilih Ko dalam pemilihan presiden 2024.
Pejabat partai oposisi tersebut membuat pernyataan itu dalam sebuah konferensi pers sebagai respons terhadap tuntutan terhadap Ko, yang dituntut menerima suap, memberikan keuntungan secara ilegal kepada orang lain, melakukan penggelapan, dan melanggar kepercayaan dalam kaitannya dengan kasus pengembangan Core Pacific City serta penanganan sumbangan kampanye presidennya.
Kejaksaan Taipei menduga Ko menerima NT$15 juta (Rp7,42 miliar) dari Sheen Ching-jing (沈慶京), pendiri dan ketua konglomerat lahan yasan Core Pacific Group, dan tambahan NT$2,1 juta melalui perantara Sheen.
Baca juga: Mantan Walkot Taipei Ko Wen-je dituntut atas suap dan korupsi lainnya
Kejaksaan menduga bahwa pembayaran tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan Ko dalam meningkatkan koefisien lantai bangunan (FAR) dari salah satu proyek pembangunan kembali grup tersebut secara ilegal, sehingga meningkatkan nilai finansial properti tersebut.
Ko dan kaki tangannya juga dituduh menggelapkan puluhan juta dolar Taiwan Baru dalam donasi politik ke TPP.
Kejaksaan mengusahakan total hukuman 28,5 tahun untuk Ko, termasuk 15 tahun untuk suap, 5 tahun dan 6 tahun untuk kasus penggelapan terpisah, serta 2,5 tahun untuk pelanggaran kepercayaan publik.
"Hari ini adalah salah satu hari tergelap bagi demokrasi Taiwan," kata anggota Komite Pusat TPP Lin Fu-nan (林富男) dalam konferensi pers tersebut.
"Selama empat bulan terakhir, pemerintahan (Presiden) Lai Ching-te (賴清德) bersekongkol dengan Partai (Progresif Demokratik), polisi, dan media untuk mencemarkan partai saya untuk menghapusnya," katanya.
Informasi dalam tuntutan tampaknya dirangkai dari sumber-sumber acak tanpa merinci aliran kas, gagal untuk menjelaskan di mana dan bagaimana Ko menerima dugaaan suap, kata Lin.
"Ko adalah calon presiden yang didukung 3,69 juta warga, dan mempersekusinya secara politik sama dengan memotong hak 3,69 juta orang Taiwan yang menggunakan hak pilih mereka," kata Lin.
Legislator TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) juga mengecam apa yang ia katakan sebagai ketidakmampuan Kantor Kejaksaan Distrik Taipei untuk menghasilkan bukti konkret dalam tuntutan tersebut meskipun telah meluncurkan penyidikan yang berlangsung selama empat bulan.
Kantor kejaksaan tersebut mengakhiri konferensi pers Kamis pagi tentang tuntutan Ko tanpa sesi tanya-jawab, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dalam penyidikannya sendiri, kata Huang.
Sebelumnya, juga pada Kamis, DPP mendesak TPP untuk membaca tuntutan dan memeriksa semua bukti yang disajikan sebelum mencoba membingkai penuntutan sebagai kegagalan keadilan.
"Jika kesalahan lain (oleh Ko) terungkap, dan ia menerima hukuman seumur hidup, masa hukuman akan digabungkan menjadi paling banyak 30 tahun," kata Ker Chien-ming (柯建銘), Ketua Fraksi DPP, dalam konferensi pers pagi di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).
"Jika Anda tidak mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal, Anda akan mendapatkan hukuman penjara maksimum, dan hampir tidak ada perbedaan antara 28,5 tahun dan 30 tahun," tambah Ker.
Sementara itu, oposisi utama Kuomintang (KMT) menanggapi tuntutan itu dengan mengatakan mereka tetap teguh dalam sikapnya bahwa tidak ada kejahatan yang harus lolos dari hukuman, tetapi menentang segala tuduhan yang dibuat-buat.
Dalam sebuah pernyataan, KMT berharap bahwa hakim akan mengadili kasus tersebut dengan cara yang adil dan jujur sehingga sistem peradilan Republik Tiongkok (nama resmi Taiwan) mendapatkan kepercayaan rakyat kembali.
Selesai/IF
