Taipei, 29 Juni (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada hari Jumat (28/6) mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta putusan terkait amandemen pengawasan pemerintah yang disahkan oleh Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan), yang mengharuskannya untuk berbicara dan menjawab pertanyaan di Parlemen.
Juru bicara Kantor Presiden, Karen Kuo (郭雅慧) pada hari Jumat dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pengacara Hong Wei-sheng (洪偉勝) telah mengajukan petisi atas nama Lai, di Gedung Yuan Yudikatif di Taipei.
Hong juga mengajukan permohonan penangguhan sebagai upaya untuk menghentikan diterapkannya amandemen tersebut yang mulai berlaku pada hari Rabu, kata Kuo.
Presiden telah jelas menyatakan penolakannya terhadap "Perluasan kekuasaan legislatif," kata Kuo, mencatat bahwa tindakan hukum tersebut bertujuan untuk "Menjaga ketertiban konstitusional dan melindungi hak-hak rakyat."
Meskipun reformasi Parlemen diperlukan, reformasi tersebut harus sesuai dengan hukum dan Konstitusi, Kuo mengutip Lai.
Lai berpendapat bahwa langkah-langkah baru tersebut tidak sejalan dengan Konstitusi, di mana presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, dan berargumen bahwa presiden dapat secara sukarela berbicara di Parlemen, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk itu.
Langkah-langkah tersebut merancukan tanggung jawab presiden dan Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan), katanya dalam konferensi pers pada 24 Juni, mengutip Konstitusi yang mengatakan bahwa perdana menteri diharuskan untuk memberikan laporan kebijakan kepada Parlemen dan menjawab pertanyaan dari anggota Parlemen, bersama dengan anggota Kabinet.
Presiden juga menyampaikan kekhawatirannya atas revisi yang memberikan wewenang investigasi baru dan wewenang mendengar kesaksian, mencatat bahwa mereka berisiko mengambil alih kekuasaan Yuan Kontrol, dan melanggar hak-hak kerahasiaan pribadi dan dagang orang.
Pada Jumat sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima petisi dan permohonan penangguhan dari Fraksi DPP yang diajukan pada hari Rabu.
Selain presiden, Fraksi Parlemen Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa dan Kabinet juga telah mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi. Yuan Kontrol, pengawas pemerintah tertinggi Taiwan, diperkirakan akan mengikuti jejak mereka.
Menurut Yuan Yudikatif, tidak ada jadwal pasti bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah mereka akan memberikan penangguhan atau mendengar petisi setelah menerimanya dari para pemohon.
(Oleh Teng Pei-ju dan Jason Cahyadi)
