Taipei, 30 Okt. (CNA) Menanggapi permintan anggota Parlemen untuk merevisi aturan pemberian gaji kepada pekerja saat bencana, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) hari Rabu (30/10) menyampaikan bahwa hal itu sulit dilakukan, tetapi mereka rutin mengingatkan badan usaha untuk tidak memotong gaji pekerja saat bencana.
Wang Cheng-hsu (王正旭), legislator dari partai penguasa Partai Progresif Demokratik (DPP), Rabu menyoroti bahwa menurut pedoman MOL, badan usaha boleh tidak membayar upah pekerja yang tidak hadir karena bencana, tetapi pegawai negeri tetap menerima gaji meskipun absen pada hari taifun.
Untuk itu, Wang mengusulkan agar hak pekerja lain disamakan dengan pegawai negeri, demi keamanan dan keadilan.
Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ho Pei-shan (何佩珊) menyatakan bahwa mengubah undang-undang untuk mewajibkan pembayaran gaji pada hari bencana sulit dilakukan.
Kendati demikian, kata dia, saat ini kementeriannya sudah secara rutin mengeluarkan pengumuman yang mengimbau badan usaha untuk tidak memotong gaji pekerja saat terjadi bencana.
Ho menambahkan bahwa sebagian besar industri di Taiwan terdiri dari usaha kecil dan menengah, dan tidak ada preseden global -- contoh atau aturan serupa dari negara lain -- yang mengatur libur bencana alam atau taifun.
Selain itu, dengan kondisi lokal, bahkan ketika pemerintah daerah menetapkan libur taifun, sering terjadi ketidakpuasan dari masyarakat, sehingga menyatukan ketentuannya ke dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan akan lebih sulit, ujar Ho.
Menurut data Direktorat Jenderal Cuaca Pusat (CWA) Taiwan, Taifun Kong-Rey telah meningkat menjadi taifun skala kuat, dan diperkirakan akan bergerak cepat sehingga peringatan darat kemungkinan diberlakukan di seluruh Taiwan mulai Rabu tengah malam.
(Oleh Wu Hsin-yun dan Antonius Agoeng Honggo)
Selesai/JC/CC
