Jakarta, 14 Des. (CNA) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sepakat membentuk desk khusus bersama Polri untuk memberantas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam rilis yang diterima CNA dari KemenP2MI, kesepakatan yang disetujui oleh Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025 itu akan melibatkan anggota Kementerian P2MI dan Polri. Kedua belah pihak akan saling bersinergi mencegah hingga membasmi pemberangkatan PMI non-prosedural yang berisiko tinggi memicu TPPO hingga kasus eksploitasi.
Dia mengatakan, upaya yang akan dilakukan desk khusus ini termasuk menargetkan sindikat yang kerap memuluskan aksi calo dalam pemberangkatan PMI non-prosedural.
Kapolri memastikan Polri akan membantu Menteri P2MI dalam menjalankan teknis-teknis untuk mencapai tujuan pembentukan desk khusus ini.
Kapolri menuturkan, desk khusus ini akan langsung bekerja dalam waktu dekat melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang nekat bermain dengan hukum melanggar aturan sehingga PMI yang berkontribusi terhadap sumber devisa negara menjadi korban.
Langkah yang pertama, kata Kapolri adalah bagaimana segera melakukan penindakan, dan setelah itu baru melanjutkan perbaikan.
Kapolri melanjutkan, desk khusus inisiasi Menteri Karding ini nantinya juga akan membuka layanan pengaduan setiap hari bagi masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dari praktik PMI non-prosedural dan TPPO.
Selesai/ML
