Munich, 17 Feb. (CNA) Duta Besar Keliling Taiwan untuk Urusan Siber, Audrey Tang (唐鳳), menegaskan bahwa kebebasan dan keamanan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam memperdalam demokrasi.
"Kebebasan dan keamanan bukan sesuatu yang harus dipertukarkan, tetapi justru saling memperdalam demokrasi," ujar mantan Menteri Urusan Digital Taiwan tersebut kepada CNA di Munich, Jerman, pada Sabtu (15/2).
"Semakin kuat konsensus sosial, semakin besar ketahanan dan keamanan, dan semakin mampu menahan ancaman," tambah Tang.
Tang berada di Jerman untuk menghadiri Konferensi Keamanan Cyber Munich, yang berlangsung pada Kamis dan Jumat.
Dalam pidato selama 10 menit di konferensi tersebut, Tang memuji pendekatan Taiwan dalam menghadapi ancaman digital dengan membangun konsensus nasional melalui metode terbuka, termasuk kebijakan pendaftaran nama asli untuk iklan daring, pemberantasan penipuan daring, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat demokrasi.
"Taiwan saat ini memiliki ruang internasional yang jauh lebih besar," kata Tang kepada CNA dua hari setelah penutupan pertemuan digital global yang dihadiri oleh politisi, akademisi, pelaku bisnis dan pakar pertahanan.
"Tugas kita sekarang bukan hanya memperkenalkan Taiwan kepada dunia, tetapi juga menunjukkan di bidang apa saja kerja sama multilateral dengan Taiwan dapat dilakukan," tambahnya, tanpa merinci contoh spesifik.
Tang, yang menjabat sebagai menteri urusan digital pertama Taiwan dari 2022 hingga 2024, juga menyinggung ancaman yang ditimbulkan oleh rezim otoriter terhadap negara-negara demokratis.
Ia menyebut bahwa Eropa "Baru sekarang menghadapi ancaman yang telah lama dihadapi Taiwan," yang kemungkinan merujuk pada agresi Rusia terhadap Eropa, termasuk invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, serta upaya berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok untuk menggabungkan Taiwan.
Tang membandingkan dua insiden serupa: pemutusan kabel bawah laut antara Finlandia dan Estonia tahun lalu dengan terputusnya kabel yang menghubungkan Pulau Taiwan dengan Kepulauan Matsu (Kabupaten Lienchiang) bulan lalu.
Dalam kasus terbaru di Taiwan, yang menurut Kementerian Urusan Digital disebabkan oleh "kerusakan alami" dan bukan aksi Tiongkok, Tang mengatakan bahwa Taiwan mengandalkan menara relai gelombang mikro dan sistem komunikasi satelit cadangan untuk memastikan konektivitas internet tetap berjalan tanpa gangguan.
Ia juga mengutip pemilu presiden langsung pertama Taiwan pada 1996 sebagai bukti bahwa teknologi baru tidak perlu dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi.
"Internet dan demokrasi tumbuh bersama [di Taiwan]," kata Tang, "Yang membuktikan bahwa sistem demokrasi dapat diperbarui seperti perangkat lunak internet."
Selesai/IF
