Taipei, 14 Feb. (CNA) Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Taiwan telah menegaskan kembali bahwa personel militer aktif dan pegawai negeri yang mengajukan permohonan untuk dokumen identitas Tiongkok akan menghadapi sanksi hukum penuh, termasuk kemungkinan kehilangan kewarganegaraan, setelah seorang tentara ditemukan memiliki KTP Tiongkok.
"MAC baru-baru ini telah mengadakan pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait dan menginstruksikan mereka untuk meningkatkan kesadaran bahwa personel militer aktif, pegawai negeri, dan guru sekolah negeri dilarang mengajukan pendaftaran rumah tangga di Tiongkok, serta KTP Tiongkok, izin tinggal permanen, atau izin tinggal biasa," kata MAC dalam sebuah pernyataan pada Selasa (11/2).
Dewan tersebut menegaskan bahwa mereka yang melanggar Undang-Undang Hubungan antara Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan (Undang-Undang Lintas Selat) akan menghadapi sanksi penuh sesuai hukum.
Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka dapat kehilangan pendaftaran rumah tangga Republik Tiongkok (nama resmi Taiwan) dan kewarganegaraannya.
Selain itu, individu yang melanggar aturan ini juga dapat kehilangan hak untuk menjalani dinas militer atau menduduki jabatan publik.
Pernyataan MAC datang setelah seorang tentara angkatan laut, bermarga Yang (楊), ditemukan memiliki KTP Tiongkok.
MAC mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional saat ini masih melakukan penyelidikan administratif atas kasus tersebut.
Komando Armada Angkatan Laut mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyebutkan bahwa Yang telah memberi tahu pihak Angkatan Laut bahwa ibunya, yang berasal dari Tiongkok, telah mengurus KTP Tiongkok untuknya tanpa sepengetahuannya.
Komando tersebut menyatakan bahwa pihaknya telah membantu Yang mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional (NIA) untuk mempertahankan kewarganegaraan Republik Tiongkok.
Komando tersebut menambahkan bahwa NIA "Swalnya mengklasifikasikan" Yang sebagai kasus khusus dan mengatakan akan "Menangani masalah berikutnya sesuai dengan temuan tinjauan NIA dan prosedur hukum."
Yang awalnya adalah wajib militer yang menjalani pelatihan sebelum akhirnya bergabung sebagai prajurit sukarela. Menurut laporan media lokal, ia bertugas di Armada 168 Angkatan Laut di atas fregat kelas Chi Yang.
Berdasarkan hukum Tiongkok, kepemilikan KTP Tiongkok mengharuskan adanya pendaftaran rumah tangga di negara tersebut, yang mengindikasikan bahwa Yang memiliki kedua status kewarganegaraan.
Sementara itu, MAC juga menyatakan bahwa perusahaan yang membantu warga Taiwan mengajukan KTP Tiongkok melanggar Pasal 33-1 Undang-Undang Lintas Selat karena melakukan "Kerja sama tidak sah" dengan lembaga terkait Partai Komunis Tiongkok.
"MAC telah meminta otoritas terkait untuk melakukan penyelidikan," tambah dewan tersebut.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap sebuah laporan surat kabar Liberty Times pada Senin, yang mengutip sumber anonim pemerintah bahwa setidaknya lima perusahaan di Taiwan dan Tiongkok membantu warga Taiwan mengajukan KTP Tiongkok.
Dua dari perusahaan tersebut berbasis di Taiwan, yakni sebuah agen perjalanan di Tainan dan firma konsultasi di New Taipei. Keduanya dilaporkan menawarkan tur tiga hari ke Tiongkok dengan tujuan mengurus KTP Tiongkok, menurut laporan tersebut.
Selesai/JA
