Taipei, 12 Mar. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen), Rabu (12/3) memberikan suara untuk mempertahankan rencana anggaran umum pemerintah pusat Taiwan tahun 2025 yang sebelumnya telah disahkan melalui pemungutan suara mayoritas, membuat Yuan Eksekutif (Kabinet) sulit untuk membalikkan keadaan.
Dalam pemungutan suara ulang di gedung Parlemen itu, para legislator oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang bersama-sama memegang kursi mayoritas, sekali lagi mendukung rencana anggaran yang mereka adopsi pada Desember 2024 itu.
Pemungutan suara dengan hasil 61-51 di Parlemen dengan 112 kursi itu terbagi berdasarkan garis partai dan tidak mengejutkan bagi pemerintah, yang telah mengatakan akan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai langkah selanjutnya.
"Pilihan terakhir adalah mencari bantuan konstitusional," kata Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) di Parlemen pada Selasa, menekankan kebutuhan bagi pemerintah untuk mencari pemeriksaan apakah rencana anggaran itu "Sesuai dengan ketentuan dan semangat Konstitusi."
Namun, Mahkamah Konstitusi hampir lumpuh setelah amandemen terhadap UU Prosedur Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan minimal sepuluh hakim untuk mendengar dan memutuskan suatu kasus mulai berlaku pada akhir Januari.
Sementara Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan yang diharapkannya akan menangguhkan atau mencabut tindakan yang menghambat berjalanannya mahkamah, mahkamah belum mengambil tindakan apa pun.
Pemungutan suara ulang hari Rabu diminta Kabinet pada 27 Februari dalam upaya untuk membatalkan rencana anggaran yang dikatakan telah memengaruhi operasi normal lembaga pemerintah yang ditargetkan karena pemotongan dan pembekuan yang diperintahkan Parlemen.
Sesuai Psaal 3-2 dari Pasal Tambahan Konstitusi Republik Tiongkok, Kabinet dapat -- dengan persetujuan presiden -- meminta pemungutan suara ulang Parlemen atas undang-undang yang telah disahkan legislator, jika undang-undang tersebut dianggap sulit diimplementasikan.
Pada Rabu, para legislator KMT dan TPP juga mempertahankan revisi terhadap UU yang Mengatur Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah, dalam pemungutan suara 61-51.
Pemungutan suara ulang ini menandai kelima kalinya pemerintahan DPP gagal memblokir undang-undang yang ditentangnya sejak Presiden Lai Ching-te (賴清德) menjabat kurang dari sepuluh bulan lalu.
Selesai/JC
