Taipei, 8 Des. (CNA) Ratusan pengunjuk rasa yang dipimpin Partai Rakyat Taiwan (TPP) berkumpul hari Sabtu (8/12), menyerukan hak pegawai negeri untuk membentuk serikat pekerja, menyusul insiden dugaan perundungan di tempat kerja yang mengarah ke bunuh diri yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) bulan lalu.
Insiden tersebut, di mana tekanan dari kepala cabang MOL diduga menyebabkan seorang karyawan mengambil tindakan bunuh diri, telah menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan manajemen dalam lembaga pemerintah, kata para demonstran pada unjuk rasa mereka di luar MOL di Taipei.
Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa hukum perlu diubah, mengingat hubungan yang tidak seimbang antara pegawai negeri dan departemen pengawas berkontribusi terhadap apa yang mereka sebut sebagai perundungan di tempat kerja yang meluas dalam sektor publik.
Menurut hukum Taiwan, pegawai negeri dilarang membentuk serikat pekerja agar kepentingan publik tetap terlindungi, tetapi mereka dapat bergabung dengan National Civil Servant Association, yang menawarkan perlindungan terbatas.
Mengutip data Pusat Anggaran Yuan Legislatif, Kao Shyh-nan (高誓男), salah satu pengunjuk rasa dan Ketua National Civil Servant Association, mengatakan perundungan di tempat kerja di sektor publik memang parah.
Ia mengatakan sebanyak sebelas pegawai negeri sipil bunuh diri dan lebih dari 1.300 mengundurkan diri pada 2023 — meningkat masing-masing sebesar 120 persen dan 122 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain menuntut hak untuk membentuk serikat pekerja, Kao mendesak pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah antiperundungan yang lebih ketat, memperkuat peraturan keselamatan kerja, dan mereformasi jam kerja serta kebijakan lembur untuk melindungi pegawai negeri dengan lebih baik.
Legislator TPP, Chang Chi-kai (張啟楷) mengatakan partainya berencana untuk mengubah Undang-Undang Perlindungan Pegawai Negeri dan mengusulkan undang-undang antiperundungan pekan depan, sebagian untuk mengharuskan setengah dari anggota komite penanganan keluhan perundungan harus menjadi anggota independen.
Sebagai tanggapan, MOL mengatakan bahwa pembentukan serikat pekerja berada di bawah yurisdiksi Yuan Ujian, tetapi menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk berdiskusi dengan Yuan Ujian untuk mendapatkan lebih banyak hak negosiasi bagi pegawai negeri.
MOL juga menyebutkan mereka sedang mengerjakan legalisasi langkah-langkah penindakan perundungan di tempat kerja; mencari masukan dari para ahli, perwakilan buruh, dan sektor publik; serta berencana untuk mengadakan sidang publik untuk mengumpulkan saran lebih lanjut.
Perhatian terhadap perundungan dipicu bunuh diri baru-baru ini dari seorang karyawan berusia 39 tahun dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja MOL (WDA) MOL, bermarga Wu (吳).
Bunuh dirinya diduga terkait dengan gaya kepemimpinan dari kepala cabangnya, Hsieh Yi-jung (謝宜容), yang dipecat setelah menerima dua peringatan keras dalam penilaian kinerjanya.
Pada Sabtu, MOL mengatakan hasil penyelidikan kasus Wu diperkirakan akan diumumkan pekan depan.
Selesai/IF/JC
