Taipei, 9 Des. (CNA) Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Jumat (6/12) menuntut empat mantan anggota militer, termasuk tiga mantan anggota unit yang bertanggung jawab atas keamanan sekitar gedung Kantor Kepresidenan, atas dugaan spionase untuk Tiongkok.
Keempat tersangka, bermarga Lai (賴), Li (黎), Lin (林) dan Chen (陳), memegang pangkat sersan staf, kopral dan prajurit kelas atas sebelum pensiun antara Juli 2023 hingga Agustus tahun ini, kata kejaksaan dalam sebuah siaran pers.
Keempatnya telah ditahan, menurut kejaksaan tersebut.
Menurut Kementerian Pertahanan Nasional (MND), tiga dari tersangka adalah anggota Batalyon Polisi Militer 211, yang menjaga Gedung Kantor Kepresidenan, sementara yang keempat bertugas dengan Komando Pasukan Informasi, Komunikasi dan Elektronik MND.
Kejaksaan mengatakan bahwa Lai dan Chen mulai memberikan informasi rahasia kepada layanan intelijen Tiongkok sebagai imbalan uang saat masih bertugas di militer pada April 2022.
Lai dan Chen diduga direkrut dan dibayar oleh seorang pria bermarga Huang (黃), yang saat ini dicari oleh para otoritas Taiwan.
Kejaksaan mengatakan Chen telah mengambil foto dokumen rahasia dan kemudian membuat Lai memberikannya kepada Huang atau operatif Tiongkok lainnya.
Lai kemudian mulai mengambil foto-foto itu sendiri tetapi tertangkap dan telah dipindahkan ke unit lain, ujar kejaksaan.
Setelah dipindahkan, Lai merekrut Li untuk melanjutkan pengambilan foto dokumen, dengan Li meneruskan pekerjaan itu kepada Lin menjelang pensiunnya pada Februari tahun ini, kata kejaksaan.
Kejaksaan memperkirakan bahwa Lai mendapatkan sebanyak NT$460.000 (Rp224,5 juta), sementara Chen mendapatkan NT$450.000 dan Li dan Lin masing-masing menerima NT$664.100 dan NT$265.900.
MND mengungkap kasus ini setelah mendapat informasi dari salah satu prajuritnya dan keempat tersangka ditangkap pada bulan Agustus.
Dalam pernyataan terpisah pada Jumat, Kantor Kepresidenanmengatakan bahwa ia mengecam segala perilaku pengkhianatan yang merugikan Taiwan.
Sementara itu, MND mengatakan telah memberi tahu Direktorat Jenderal Biro Keamanan Nasional tentang kasus tersebut segera setelah terungkap, tetapi tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena proses hukum yang sedang berlangsung.
Selesai/JA
